Pemilu Pada Masa Orde Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.[1] Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

B. TUJUAN MASALAH

Tujuan umum makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari guru dan agar kita sebagai penerus bangsa itu tidak melupakan sejarah negara kita.

Adapun tujuan Khusus yakni:

1.     Agar pembaca bisa mengetahui Pemilu pada masa orde baru itu seperti apa!

2.     Mengambil perlajaran dari masa lalu!

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pemilu Pada Masa Orde Baru

Indonesia memasuki masa Orde Baru (1966– 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai DemokrasiIndonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 5 Januari 1973 NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI telah memfungsikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973 telah berfusi dalam satu wadah yang bernama Partai Demokrasi (PDI).

 1.      Pemilu 1971

a. Sistem Pemilu

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan su-aranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

b.  Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

> Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nura-ninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

> Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.

> Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nura-ninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.

> Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

c. Dasar Hukum

>TAP MPRS No. XI/MPRS/1966

> TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966

>UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Per-musyawaratan / Perwakilan Rakyat

> UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

d.  Badan Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara(adhoc).

e. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu 1971 terdiri atas :

a.       Partai Nahdlatul Ulama

b.      Partai Muslim Indonesia

c.       Partai Serikat Islam Indonesia

d.      Persatuan Tarbiyah Islamiiah

e.       Partai Nasionalis Indonesia

f.       Partai Kristen Indonesia

g.      Partai Katholik

h.      Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

i.       PartaiMurba
j. Sekber Golongan Karya

2 .      PEMILU 1977

a.  Sistem Pemilu

Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

c. Dasar Hukum

> Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

> Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.

> Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

> Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

> Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

> Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

d.  Badan Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struk¬tur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (adhoc).

e. Peserta Pemilu

Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 sehingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :

>  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

>  Golongan Karya (GOLKAR).

> Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

3.      PEMILU 1982

a.    Sistem Pemilu

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).

b. Asas Pemilu

Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

c. Dasar Hukum

>Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu.

> Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.

> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

d.  Badan Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

e. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu 1982 terdiri atas :

> Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

> Golongan Karya (Golkar).

> Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

4.      PEMILU 1987

a.    Sistem Pemilu

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b.    Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

  

c. Dasar Hukum

>Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.

> UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 se-bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.

>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

d.   Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

e.    Peserta Pemilu 1987

Peserta Pemilu 1987 terdiri atas :

> Partai Persatuan Pembangunan.

> Golongan Karya

> Partai Demokrasi Indonesia. 

      

5.      PEMILU 1992

a.    Sistem Pemilu

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistim yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b.    Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

c.    Dasar Hukum.

>Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu.

>UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.

>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.

> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985

> Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990

d.   Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

e.    Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu 1992 terdiri atas :

> Partai Persatuan Pembangunan.

> Golongan Karya.

> Partai Demokrasi Indonesia.
6.      PEMILU 1997

a.    Sistem Pemilu.

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b.    Asas Pemilu.

Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

c. Dasar Hukum.

> Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu.

> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.

> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985.

c.    Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

d.   Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu 1997 terdiri atas :

> Partai Persatuan Pembangunan.

> Golongan Karya.

> Partai Demokrasi Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Saran

           Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami. Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para Siswa/siswi berfikir aktif dan kreatif.

Daftar Pustaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

·      LKS Sosiologi Kelas XII hal. 19-29

·      LKS Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas IX hal. 79-80